 |
| Foto saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) Membagikan Bantuan Pangan kepada Masyarakat Cilegon, Selasa (12/9/2023). Foto/Adpim Pemprov Banten |
Kubu capres lainnya pun merespons penggiringan opini di publik yang mengatakan bahwa bansos diberikan oleh Presiden Jokowi. Ini adalah pernyataan keliru. Bahkan ada kubu yang menganggap ini sebagai sikap politisasi bansos. Padahal, bansos adalah program pemerintah yang dananya bersumber dari pajak rakyat yang dititipkan melalui APBN.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah jadi komoditi berbau politik.
"Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statemen seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," kata Ganjar mengutip Detikcom, usai blusukan di Pasar Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali, Sabtu (30/12/2023).
Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Pada konferensi pers kinerja dan realisasi APBN 2023 awal tahun ini (2/1/2023), Sri Mulyani menegaskan program perlindungan sosial merupakan salah satu program prioritas yang mendapatkan kucuran dana terbesar dari APBN. Sepanjang 2023, dana APBN yang keluar untuk program itu senilai Rp 443,4 triliun.
"Ini belanja yang terbesar lain yang untuk masyarakat langsung," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2023 di kantornya, seperti dikutip Kamis (4/1/2023).
Sumber : cnbcindonesia.com
