 |
| DPRD dan Pemko Banjarmasin mengggelar Musrenbang Tingkat Kota Banjarmasin. Foto/Humas DPRD Kota Banjarmasin |
BANJARMASIN – Hasil Musyarawah rencana pembangunan (Musrenbang) diharapkan jangan hanya sekedar formalitas, artinya tidak boleh ada kesan bahwa Musrenbang hanya dijadikan ajang penyampaian informasi tanpa diakomodir.
Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR mengatakan, Musrenbang harus menjadi ajang musyarawah untuk mencapai mufakat, guna menyampai kebutuhan-kebutuhan yang urgen dan hal ini harus segera dipenuhi, sehingga usulan dari masyarakat yang dihimpun, mulai ditingkat Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kota harus memnuhi harapan masyarakat.
Karena itu, hasil Musrenbang tidak boleh hanya formalitas belaka dan harus tertuang dalam program pembangunan, kebutuhan-kebutuhan urgen harus diprioritaskan, usulan program harus fokus dan perlu di kawal, pada musrenbang dari kelurahan, kecamatan hingga ketingkat Kota Banjarmasin, sebab persaingan antar kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.
Sebagai wakil rakyat tentunya wajib mengawal dan memperjuangkan, terhadap aspirasi masyarakat tersebut dan bentuk pengawalan itu, melakukan penyusunan rencana anggaran (RAPBD) yang diajukan oleh pemerintah kota.
“Kita berharap agar usulan warga yang dituangkan dalam Musrenbang itu, harus diakomodir dan diperjuangkan,” kata politisi Partai Gerindra.
Selanjutnya, Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F menegaskan, dirinya mengajak masyarakat bersatu dan mendukung, setiap kegiatan yang dilaksanakan, tanpa persatuan pelaksanaan pembangunan, tidak akan berjalan dengan baik.
Terlebih lagi, program atau perencanaan pembangunan yang telah diputuskan, dalam hasil rapat Musrenbang itu, guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Karena, hasil kesepakatan Musrenbang mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga ketingkat kota tersebut, merupakan hasil dari usulan masyarakat setempat.
Sebab, Musrenbang itu bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas program pembangunan kota tersebut.
Kemudian disusun secara rinci, dari awal kerangka kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu di biayai APBD, demi untuk mencapai dan merealisasikan tujuan serta mencapai peningkatan pembangunan Kota Banjarmasin.
“Maka hasil rapat Musrenbang akan memuat sejumlah program yang harus dijadikan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan untuk tahun depan,” tegas politisi Partai Golkar ini.
(ADV/DS).
