Kontroversi RUU TNI Komisi I DPR dan Pemerintah Disebut Rapat di Hotel Mewah

Panglima TNI, Jendral TNI Agus Subiyanpingi staf Angkatan Darat (KASAD) memberikan pemaparan saat rapat dengan komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (Foto/sindonews.com)

POSSINDO.COM, Nasional – Komisi I DPR RI dan pemerintah diduga tengah menggelar rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi mengenai pertemuan tersebut diperoleh dari unsur masyarakat sipil.

Rapat tersebut dikabarkan berlangsung di sebuah hotel mewah yang lokasinya tidak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.

"Menanggapi soal konsinyering panja terkait dengan RUU TNI, rapat itu dilakukan di salah satu hotel mewah," ujar Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra, dalam pesan yang diterima pada Sabtu (15/3/2025).

Dimas menjelaskan bahwa sejak Surat Presiden (Surpres) Nomor R12/PRES/2/2025 masuk ke meja DPR RI, pihaknya sudah menduga bahwa proses pembahasan akan berlangsung secara cepat.

"Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif dan dipercepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dimas mengungkapkan adanya indikasi bahwa konsinyering dilakukan dengan intensitas tinggi dan terkesan terburu-buru.

"Dari informasi yang kami terima, DPR dan pemerintah ingin mengesahkan RUU TNI dalam waktu dekat. Kemungkinan pengesahan akan dilakukan dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025," tambahnya.

Hingga berita ini ditulis, sejumlah anggota Komisi I DPR RI masih dikonfirmasi terkait keberadaan rapat di hotel mewah tersebut, namun belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, pada Selasa (11/3/2025), Komisi I DPR RI telah menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas RUU TNI. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, terpilih sebagai Ketua Panja RUU TNI, yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, selaku perwakilan pemerintah.

"Berdasarkan rapat internal Komisi I pada 27 Februari, telah dibentuk Panja. Kami menyepakati saya, Utut Adianto, sebagai Ketua Panja. Apakah ini juga disetujui oleh Pak Menteri?" ujar Utut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

 

Sumber : tribunnews.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال