 |
| Penjabat Bupati Barito Utara, Muhlis, bersama Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini dan Penjabat Sekda Jufriansyah Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/IST |
POSSINDO.COM, Barito Utara - Penjabat Bupati Barito Utara, Muhlis, bersama Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini dan Penjabat Sekda Jufriansyah, turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/03/2025).
Agenda yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan ini, difokuskan pada penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih pasca pelantikan kepala daerah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menggarisbawahi urgensi menjaga integritas serta meningkatkan pengawasan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang rawan disalahgunakan.
“Kami terus mengawasi sektor-sektor strategis yang rentan praktik korupsi, termasuk dana desa. Pengawasan harus diperketat agar dana publik benar-benar tersalurkan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya kerja sama antara kepala daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum sebagai pilar penting dalam pencegahan korupsi. Menyinggung kasus korupsi yang mencuat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Setyo menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses anggaran.
Di penghujung sambutannya, Setyo mendorong seluruh peserta untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan membangun budaya pemerintahan yang terbuka serta bertanggung jawab.
“Harapannya, rakor ini bisa menjadi momentum memperluas penerapan prinsip good governance di daerah, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Menanggapi arahan KPK, Pj Bupati Barito Utara Muhlis menegaskan komitmen daerahnya dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi.
“Kami akan terus berbenah dan memperkuat sistem pengawasan internal, demi memastikan setiap kebijakan dan anggaran dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Muhlis.
Kegiatan ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting, seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, yang menandai komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(Wan)