 |
| Aksi Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Palangka Raya. Foto/IST |
POSSINDO.COM, Palangka Raya, 1 Mei 2025 – Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Palangka Raya diwarnai kekecewaan peserta karena Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo tidak hadir secara langsung menemui mereka. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap menerima dan menyatakan komitmennya menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan.
Massa aksi yang terdiri atas mahasiswa dan perwakilan buruh mulai berkumpul sejak siang hari di sekitar Kantor Gubernur Kalteng, Jalan G. Obos. Sekitar pukul 14.00 WIB, mereka mulai menyampaikan orasi dengan berbagai tuntutan, seperti kenaikan upah, pengawasan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, serta perlindungan bagi buruh sektor rumah tangga dan perkebunan kelapa sawit.
Pelaksana Harian Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kalteng, Maskur, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur disebabkan agenda kedinasan di Jakarta sejak 29 April 2025, dalam rangka menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI.
Mewakili Gubernur, Maskur menyampaikan apresiasi kepada Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat Kalimantan Tengah (GEBRAK Kalteng) yang telah menggelar aksi secara tertib. Ia menyebut bahwa penyampaian aspirasi tersebut mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap keadilan sosial dan kondisi buruh di daerah.
Beberapa poin aspirasi yang disampaikan mencakup desakan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP), penguatan perlindungan terhadap buruh, serta dukungan terhadap pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Maskur menambahkan bahwa pada tahun 2025 ini UMP Kalteng telah mengalami kenaikan sebesar 6,65 persen sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan hidup layak.
Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan akan diteruskan kepada Gubernur, dan untuk isu-isu di luar kewenangan daerah, pihaknya akan menyampaikannya ke kementerian terkait. Pemerintah provinsi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa dalam melaporkan indikasi pelanggaran ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih kuat.
“Pemerintah provinsi akan terus mewujudkan visi dan misi Gubernur, termasuk program prioritas di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan Kalimantan Tengah yang adil dan sejahtera,” tutupnya.
