 |
| Pemerintah Kabupaten Barito Utara Sambut Hangat Kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., pada Kamis (17/07/2025). Foto/IST |
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Utara, Kamis (17/07/2025). Setibanya di Bandara Haji Muhammad Sidik, Muara Teweh, kedatangan Wamendagri disambut secara adat oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, SE., MPA., bersama jajaran Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
Penyambutan diawali dengan pengalungan kain khas
daerah sebagai bentuk penghormatan sekaligus simbol penerimaan dari masyarakat
Barito Utara. Kemeriahan acara penyambutan juga diwarnai dengan persembahan
tarian selamat datang dari Sanggar Seni dan Budaya Pahet Belah, yang
menampilkan kearifan lokal khas bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Pj. Bupati Indra Gunawan menyampaikan apresiasi
yang tinggi atas kunjungan kerja Wamendagri. Menurutnya, kunjungan tersebut
merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
“Kami merasa terhormat atas kehadiran Ibu
Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabupaten Barito Utara. Ini merupakan momen
penting yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta
menjadi dorongan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan,” ungkap Indra Gunawan.
Usai acara penyambutan, kegiatan dilanjutkan
dengan jamuan makan siang bersama di Gedung Administrasi Bandara Haji Muhammad
Sidik. Setelah itu, rombongan Wamendagri bergerak menuju Hotel ADCA, Muara
Teweh untuk melanjutkan agenda kunjungan.
Selama berada di Barito Utara, Dr. Ribka Haluk
dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting, di antaranya dialog bersama
jajaran Pemkab Barito Utara, evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum,
serta koordinasi program pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap,
kunjungan kerja ini dapat semakin mempererat hubungan kerja sama yang sinergis
antara pemerintah pusat dan daerah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
