Pemprov Kalteng Akhiri Status Siaga Darurat Karhutla, Fokus Siapkan Strategi Pengendalian 2026

Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Karhutla.

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi mengakhiri Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2025. Sebagai tindak lanjut, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kamis (16/10/2025), yang dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur.

Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi, para Bupati dan Wali Kota beserta Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta pejabat dari kementerian terkait, yakni Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri dan Direktur Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago.

Dalam arahannya, Gubernur melalui Plt. Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga Kalteng berhasil mewujudkan kondisi bebas kabut asap sepanjang 2025. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan pola penanganan karhutla yang telah berjalan, sekaligus memperkuatnya menghadapi potensi fenomena El Nino pada 2027.

“Saya meminta para Bupati, Wali Kota, dan Lembaga Usaha berkomitmen melakukan hal yang sama pada tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya,” pesan Gubernur.

Pemerintah daerah diminta menjadikan pengendalian karhutla sebagai program rutin, bukan sekadar respons darurat. Hal ini diwujudkan melalui alokasi anggaran tetap pada BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Sedangkan lembaga usaha diharapkan turut berperan aktif dengan memanfaatkan program CSR untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian karhutla.

Gubernur juga menekankan pentingnya penerapan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat. Ia meminta Bupati dan Wali Kota segera menuntaskan pembuatan peta lahan non-gambut.

“Saya minta pembuatan peta diselesaikan paling lambat Desember 2025, sehingga awal tahun 2026 sudah bisa disosialisasikan, sebagai acuan Kepala Desa, Damang Kepala Adat, Satgas Karhutla, TNI, dan Polri setempat dalam pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat seluruh pihak di Kalteng. Ia menilai tata kelola dan strategi mitigasi daerah ini telah memenuhi harapan nasional.

Hal senada disampaikan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, yang menilai langkah pencegahan dan mitigasi karhutla oleh Pemprov Kalteng telah berjalan optimal, terbukti dari menurunnya kejadian kebakaran di tahun 2025.

Rakor juga diikuti oleh Asisten Sekda, Kepala BPBD Provinsi Kalteng Ahmad Thoyib, jajaran OPD, perwakilan Dewan Adat Dayak (DAD), instansi vertikal, serta lembaga terkait lainnya. (Gd)