 |
| Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Hj. Mery Rukaini.Foto/IST |
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menuntaskan pelaporan administrasi anggaran berkala resmi menuai apresiasi positif dari jajaran parlemen daerah.
Kepatuhan dalam pemenuhan tenggat waktu penyerahan dokumen tersebut dinilai menjadi indikator penting bagi kematangan tata kelola birokrasi di lingkup lokal.
Pihak legislatif memandang kepatuhan pelaporan ini bukan sebatas pemenuhan kewajiban regulasi formal tahunan semata, melainkan sebuah instrumen krusial dalam memperkuat sendi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kemaslahatan publik.
Dukungan moril atas capaian administrasi tersebut disampaikan secara terbuka oleh pucuk pimpinan dewan setelah menerima laporan resmi dari pihak eksekutif. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Ini menunjukkan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, Sabtu (18/4/2026).
Pernyataan tersebut ditiupkan guna merespons agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dokumen kelayakan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, di Kantor BPK Kalteng yang berada di Palangka Raya pada Jumat (17/4/2026) kemarin.
Institusi dewan menggarisbawahi bahwa penyusunan draf laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara tidak boleh sekadar dijadikan ajang kosmetik politik demi mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Substansi utama dari perumusan angka-angka belanja daerah tersebut wajib berorientasi pada asas kemanfaatan ril yang dirasakan oleh masyarakat serta mampu meningkatkan derajat kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur.
Hasil pemetaan serta rekomendasi objektif yang nantinya akan diterbitkan oleh tim auditor BPK RI diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan telaah dan evaluasi mendalam bagi jajaran dinas teknis.
Hal itu diperlukan agar kelemahan administratif pada program kerja tahun sebelumnya dapat segera dieliminasi dan diperbaiki, sehingga postur APBD pada masa mendatang dapat dikelola secara lebih profesional, sehat, efektif, serta efisien.
Guna mengunci konsistensi tata kelola yang bersih, ikatan kemitraan dan pengawasan melekat antara fungsi eksekutif dan legislatif didorong untuk terus diperkuat di seluruh tingkatan fungsionaris.
Menutup penjelasannya, srikandi parlemen ini menegaskan bahwa komitmen mempertahankan opini WTP harus berjalan selaras dengan peningkatan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan di bumi Iya Mulik Bengkang Turan. “Lebih dari sekadar meraih opini WTP, yang terpenting adalah bagaimana laporan keuangan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegasnya. (Dk)
