Asisten
II Setda Kapuas Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kusmiatie memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian
Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah
terhadap Program 3 Juta Rumah di Ruang Rapat Bupati Kapuas, Senin (21/9/2026).
Foto/IST
POSSINDO.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan dukungan daerah terhadap program penyediaan hunian bagi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (21/9/2026).
Rakor dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kusmiatie, ST., M.Si., melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Bupati Kapuas bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Pembahasan pengendalian inflasi diarahkan pada pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok, ketersediaan pasokan, serta berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga di wilayah Kabupaten Kapuas.
Koordinasi tersebut dinilai penting mengingat stabilitas harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Karena itu, perkembangan harga dan pasokan perlu terus dipantau agar potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga dapat segera diantisipasi.
Selain persoalan inflasi, rapat juga mengevaluasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas terhadap Program 3 Juta Rumah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Melalui pembahasan secara terpadu, perangkat daerah diharapkan dapat menyesuaikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, baik dalam aspek koordinasi, data, maupun pelaksanaan program di lapangan
Asisten II Kusmiatie menekankan pentingnya tindak lanjut setelah rakor, khususnya melalui sinergi antarperangkat daerah.
“Hasil koordinasi ini harus ditindaklanjuti bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Pengendalian inflasi maupun dukungan terhadap program perumahan membutuhkan kerja lintas sektor agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kusmiatie.
Ia juga mendorong agar pemantauan kondisi ekonomi daerah dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pemerintah memiliki dasar yang memadai dalam mengambil langkah apabila terjadi perubahan harga maupun ketersediaan kebutuhan pokok.
Sementara dalam aspek perumahan, pemerintah daerah terus mengidentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan untuk menunjang penyediaan hunian bagi masyarakat, termasuk melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Kusmiatie berharap sinergi antarperangkat daerah dapat semakin diperkuat sehingga kebijakan pemerintah, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dapat berjalan secara terintegrasi.(Lukman)