 |
| Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Posko Induk Karhutla Kapuas, Selasa (22/9/2026). Foto/Lukman |
POSSINDO.COM, KUALA KAPUAS – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemadaman. Di wilayah hulu, persoalan tersebut bersinggungan langsung dengan pola pertanian masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto saat rapat koordinasi bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Posko Induk Karhutla Kapuas, halaman Kantor BPBD Kapuas, Selasa (22/9/2026).
Berinto meminta pemerintah tidak hanya menekankan larangan pembakaran lahan, tetapi juga menghadirkan contoh nyata bagaimana masyarakat dapat membuka dan mengolah lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kapuas tidak bisa dipandang sama antara kawasan hilir dan hulu. Masyarakat di wilayah hilir relatif banyak mengelola persawahan, sementara warga di kawasan hulu dan pedalaman masih mengandalkan ladang berpindah untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Supaya praktik membuka lahan masyarakat di hulu jangan dianggap kuno. Jangan sampai masyarakat dikambinghitamkan dalam persoalan karhutla, padahal mereka juga harus memenuhi kebutuhan pangan,” tegas Berinto.
Ia menilai pemerintah perlu turun dengan pendekatan yang lebih konkret, yakni memberikan alat, teknologi, contoh praktik pertanian modern serta pendampingan kepada masyarakat.
Berinto bahkan mendorong agar pemerintah memilih satu atau dua desa di wilayah hulu sebagai percontohan pembukaan lahan tanpa bakar.
“Ini menyangkut perut masyarakat. Kalau mereka tidak bisa membuka ladang, tentu berdampak pada ketersediaan pangan,” ujarnya.
Ia berharap persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pedalaman Kapuas tidak berhenti pada pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, masyarakat membutuhkan solusi agar tetap dapat menanam padi gunung dan memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus berhadapan dengan persoalan hukum akibat praktik pembukaan lahan. (Lukman)
