Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB
Letjen TNI Suharyanto, Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas
Dodo saat diwawancarai usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Induk
Tanggap Darurat Kabupaten Kapuas, Selasa (22/9/2026). Foto/Lukman
POSSINDO.COM, KUALA KAPUAS – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turun langsung ke Posko Induk Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan Kabupaten Kapuas, Selasa (22/9/2026).
Kedatangan kedua pejabat pemerintah pusat tersebut disambut Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno bersama Wakil Bupati Kapuas Dodo serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas.
Rapat koordinasi kemudian digelar untuk membahas kondisi terkini karhutla, kesiapan personel, sarana dan prasarana, hingga kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan pemadaman di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno menyampaikan kondisi wilayah Kapuas selama musim kemarau sekaligus perkembangan penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran dan masyarakat.
Wiyatno juga memaparkan sejumlah kebutuhan yang masih diperlukan untuk memperkuat penanganan di lapangan, di antaranya pembangunan sumur bor, peningkatan akses menuju lokasi kebakaran serta dukungan tambahan armada pemadam.
Dengan karakteristik wilayah Kapuas yang sangat luas dan sejumlah titik kebakaran sulit dijangkau, penguatan sarana dan prasarana menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mempercepat pemadaman.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa operasi darat akan menjadi faktor utama penanganan karhutla di Kapuas dalam beberapa hari hingga beberapa pekan ke depan.
“Intinya memang operasi darat untuk beberapa hari dan beberapa minggu ini menjadi faktor utama. Terkait permintaan bantuan dari Bupati Kapuas dan Kalaksa BPBD, salah satunya bantuan APD untuk Damkar Mandiri kami sanggupi,” kata Suharyanto.
BNPB juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Suharyanto juga meminta Posko Penanggulangan Bencana Kapuas dioptimalkan sebagai pusat koordinasi operasi harian. Evaluasi kondisi karhutla perlu dilakukan secara rutin untuk menentukan lokasi prioritas, kebutuhan personel serta peralatan di masing-masing titik.
“Kita tidak hanya menyuruh, tetapi harus memberikan solusi. Peralatan harus dihitung secara spesifik sesuai kebutuhan di setiap titik kebakaran.”
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah pusat terus hadir dalam penanganan karhutla, khususnya di Kalimantan Tengah.
Raja Juli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla di Kalteng. Dukungan pemerintah pusat mencakup penguatan personel, peralatan pemadaman serta dukungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
Kunjungan Menhut dan Kepala BNPB ke Kapuas sekaligus menjadi bagian dari pengawalan langsung pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Dalam kondisi operasi udara yang masih terkendala kabut asap, penguatan pemadaman melalui jalur darat menjadi perhatian utama. Koordinasi antara pemerintah pusat, Pemkab Kapuas, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat penanganan di lapangan. (Lukman)
